PENYELAMATAN BETINA PRODUKTIF

Seiiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani untuk kesehatan dan kecerdasan maka kebutuhan permintaan   daging   khususnya   daging   sapi   menjadi semakin meningkat. Sementara  laju  peningkatan  populasi  ternak  sapi  di  dalam  negeri sebagai bahan baku produksi daging tidak dapat mengimbangi laju permintaan sehingga ketersediaan daging dalam negeri mengalami kekurangan. Salah satu faktor penghambat laju peningkatan populasi adalah pemotongan sapi betina produktif yang  semakin tinggi sebagai akibat desakan untuk mencukupi permintaan.  Mengingat pola  peternakan rakyat adalah sebagai sambilan dan investasi keluarga, pada umumnya   penjualan sapi  betina  cukup  tinggi  pada  musim  paceklik  ataupun pada  saat  tertentu terkait dengan kebutuhan dana cash (hari raya, awal tahun masuk sekolah).

Sementara   dari   aspek   perdagangan,   terjadi   kecenderungan   harga   sapi betina lebih murah bila dibandingkan harga sapi jantan. Kondisi demikian, telah berlangsung cukup lama dan semakin tidak terkendali   terutama   terjadi   pada   daerah   sumber   ternak. Hal   ini   akibat kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan pemotongan sapi betina produktif   sebagaimana   yang   telah   diamanatkan   dalam   Undang   Undang  Petenakan dan Kesehatan Hewan. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan  langkah  penyelamatan  pemotongan  sapi  betina  produktif  secara efektif   dan   terprogram,   melalui   program   aksi   penyelamatan   sapi   betina  produktif dalam rangka Program Swasembada Daging Sapi 2014.

Pertumbuhan   populasi   sapi   potong   nasional   dalam   4   tahun   terakhir, mengalami  tren   peningkatan   rata-rata   sebesar  5,03%   atau   10.875.120 ekor   pada   tahun   2006,   menjadi   12.610.000   ekor   pada   tahun   2009. Peningkatan populasi sapi potong tersebut belum mampu untuk mencukupi permintaan konsumsi dalam negeri   karena   kecenderungan peningkatan daya beli dan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini ditunjukkan  adanya  kecendrungan  kenaikan  impor  bakalan  sapi  potong rata-rata 28,3% dalam 4 tahun terakhir yaitu 363.443 ekor (2006) menjadi 765,488  ekor  (2009)  dan  daging  rata-rata  4,1%  atau  62.400  ton  (2006) menjadi 70.000 ton (2009). Kenaikan trend impor utamanya bakalan sapi potong  yang cukup signifikan tersebut dikarenakan sulitnya para pelaku industri  feedlotters  mendapatkan bakalan sapi potong dalam negeri yang terkait dengan masih rendahnya   kinerja usaha budidaya sapi potong yang digeluti oleh sekitar sekitar 4.572.766 Rumah Tangga Petani Peternak.

Keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan potensi sumberdaya domestik (SDA, SDM  dan  kelembagaan  peternakan)  ditunjukkan  oleh terbitnya  UU  Nomor  18  tahun  2009  tentang  Peternakan  dan Kesehatan Hewan sebagai paying hokum pembangunan peternakan, serta diterbitkannya  blue  print  Swasembada  Daging  Sapi  2014  yang  intinya menggambarkan road map pencapaian swasembada daging  sapi dalam negeri,  diikuti  dengan  regulasi  pembatasan  impor  bakalan  sapi  potong yang efektif dilakukan pada bulan april 2010.

Berbagai program telah diimplementasikan oleh  Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian   dalam  berbagai  program  dan  kegiatan  strategis melalui pola  pemberdayaan  dan  fasilitasi  kelembagaan  petani  peternak sapi  potong  dalam  rangka  akselerasi  pertumbuhan  populasi  sapi  potong dalam  negeri,  sekaligus  mengeleminir  berbagai  faktor penghambat laju pertumbuhan populasi sapi potong dalam negeri.
Salah satu factor penghambat    laju pertumbuhan populasi adalah terjadinya   tindakan   pemotongan   sapi   betina   produktif yang semakin kurang   terkendali   sebagai   akibat   ketidak   seimbangan   supplay-demand sapi potong dalam negeri serta adanya desakan kebutuhan ekonomi bagi peternak  sehingga  sapi  betina  produktif  yang  dimilkinya  diperjual  belikan dan  akhirnya  berujung  di  RPH.  Hal  ini  juga  didukung  situasi  pasar  yang menjadikan harga sapi betina lebih murah dari sapi jantan.  Bahkan dapat diprediksikan  bahwa  kecenderungan  penjualan  sapi  betina  oleh  peternak meningkat  tajam  ketika musim paceklik,  mengingat  pola  beternak sapi adalah sebagai          investasi keluarga, belum sebagai komoditi bisnis.

Disamping   itu,   menurunnya   populasi   ternak   sapi   betina   di   masyarakat juga sebagai akibat kurangnya animo masyarakat memelihara sapi betina karena dianggap terlalu lama memetik hasilnya.  Kondisi   demikian,   telah   berlangsung   cukup   lama   dan   semakin   tidak terkendali  oleh karena  pelaksanaan fungsi  pengawasan  dan  pencegahan pemotongan sapi   betina   produktif   belum   optimal,   meskipun   peraturan perundangan  yang  melarang   pemotongan  ternak   betina  produktif  telah diundangkan.

Berkenaan dengan hal itu, pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Peternakan   mengalokasikan anggaran APBN untuk memfasilitasi kelompok  tani  ternak  yang  potensil  di  lokasi  strategis guna Melakukan kegiatan penyelamatan sapi betina produktif yang  diperdagangkan dengan tujuan akhir di RPH.

Untuk terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dimaksud, Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia  menyusun  Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Sapi  Betina Produktif untuk dijadikan acuan bagi pelaksana baik di tingkat Pusat, Dinas yang membidangi  fungsi Peternakan   Provinsi   dan   Kabupaten/Kota   serta   berbagai   stakeholder terkait lainnya, dan diharapkan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menindak   lanjutinya   dalam   Petunjuk   Teknis yang  berbasis  sumber  daya  lokal  spesifik  masing-masing daerah,tanpa keluar dari substansi dan koridor yang tersurat  dalam Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Sapi Betina Produktif. 

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "PENYELAMATAN BETINA PRODUKTIF"

semoga bisa bermanfat.