Menekan Biaya Dengan Peningkatan Efisiensi


 Menekan Biaya Dengan Peningkatan Efisiensi


 Penanganan penyakit unggas secara nasional masih perlu ditingkatkan dalam upaya untuk menekan biaya pengobatan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit, yang merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai lost dalam budidaya unggas.
Upaya menekan biaya produksi (HPP) melalui penekanan biaya pakan terasa lebih sulit dibandingkan menekan tingkat kematian dan biaya pemberian obat atau vaksin. Sementara tindakan preventif masih berkisar pada pencegahan penyakit terbatas pada upaya vaksinasi. Kerugian secara nasional yang diakibatkan oleh kematian saat pemeliharaan di broiler masih sangat tinggi, lebih dari Rp.700 miliar, dengan asumsi tingkat kematian 5 persen.
Belum termasuk kerugian disebabkan karena terserang penyakit subklinis yang memang tidak menunjukkan tampak adanya gejala klinis sama sekali, tetapi menyebabkan penurunan efisiensi atau membengkaknya FCR dikarenakan meningkatnya alokasi nutrisi untuk melawan penyakit subklinis dan atau pun karena menurunnya kemampuan menyerap dikarenakan kerusakan jaringan usus halus karena penyakit subklinis tersebut.
Paradigma kedua yang harus juga sudah harus menjadi mind set peternak unggas adalah ‘mencegah tetap lebih baik dari pada mengobati’. Termasuk di dalamnya adalah kesadaran penerapan langkah-langkah ‘biosekuriti’ sebagai upaya pencegahan penyakit masuk ke dalam farm, terlebih dalam memasuki masa pancaroba, peralihan masuk ke musim penghujan.
Avian Influenza (AI) akan tetap menjadi ancaman bagi dunia usaha perunggasan, dalam hal ini bebek. Hal ini sekaligus mendobrak paradigma lama bahwa selama ini bebek diyakini oleh para ilmuwan, adalah spesies yang tahan terhadap AI walaupun sebagai carrier tetapi tidak menunjukkan gejala klinis. Apakah dengan kebijakan vaksinasi untuk melawan penyakit AI, dibandingkan dengan kebijakan stamping out (sebagaimana diterapkan di Vietnam dan Thailand), memang tidak bisa dimaksudkan untuk eradikasi AI?
Para peneliti harus segera ikut menelusuri dan menerapkan bioteknologi vaksin (termasuk reverse genetics) dan bioteknologi deteksi (dini) cepat penyakit hewan secara epidemiologis, surveilans dan monitoring. Tidak hanya melakukan tindakan antisipatif, juga menerapkan apa yang harus dilakukan oleh peternak dan petugas dari dinas, jika terjadi wabah (AI misalnya) di suatu daerah secara cepat dan tepat dengan SOP yang sudah tersosialisasi dengan baik.
Dibutuhkan upaya serius dan sistematis untuk melakukan tindakan konkret dan antisipatif dalam penanganan kasus penyakit hewan menular. Untuk itu sangat dibutuhkan dukungan dana yang memadai dan tersedia secara kontinyu untuk menopang kegiatan tersebut.
Selama ini memang untuk dunia usaha peternakan unggas, terutama unggas komersial tidak bisa mengharap kucuran dana dari pemerintah. Upaya untuk menyisihkan kutipan atau iuran (check off atau levy) beserta dana CSR dari pelaku industri besar perlu dialokasikan untuk menunjang kegiatan partisipatif penanggulangan AI secara nasional. Baik dalam bentuk kampanye peningkatan biosekuriti dengan program desinfeksi & vaksinasi, maupun dalam membangun sentra ataupun pos-pos monitoring AI di tempat-tempat strategis inherent dengan program PDSR/CMU.
Sejalan apa yang digagas selama ini, sebaiknya ada aturan yang bisa memaksa semua stakeholders perunggasan untuk mengalokasikan dana dalam bentuk ‘kutipan’ atau check off system, dan atau mengalokasikan sebagian net profit-nya dalam bentuk CSR. Apalagi jika mengingat bahwa omzet di dalam perunggasan selama ini sudah melebihi 30 triliun.
Biasanya dalam dunia bisnis 20-30% dari omzet digunakan untuk kegiatan ‘marketing’. Anggap saja 10%, maka setidaknya harus ada dana 3 triliun yang harus dialokasikan untuk mendukung kegiatan marketing di industri perunggasan. Dengan demikian diharapkan ke depannya masyarakat perunggasan harus bisa dan mampu mewujudkan perunggasan nasional yang tangguh dan berdaya saing.
Andai saja apa yang sudah dipraktekkan di dunia usaha sawit, yang memberikan semacam tax allowance, maka dunia usaha perunggasan juga perlu insentif dan support dari pemerintah berupa kebijakan yang kondusif, termasuk peningkatan efisiensi dalam bentuk dukungan terhadap pola kemitraan ‘Vertical Integrated Poultry System’.
Perlu dijajaki pemahaman era baru oleh KPPU agar lebih akomodatif dan memahami dengan benar masalah tata niaga yang sangat panjang di dunia bisnis perunggasan di negeri ini. Dengan demikian, diharapkan perunggasan nasional bisa meningkatkan efisiensi daya saingnya, dengan lebih memperhatikan aspek profesionalisme dan scale of economy dalam aspek budidaya.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to " Menekan Biaya Dengan Peningkatan Efisiensi"

Post a Comment

semoga bisa bermanfat.