Sumbangan Unggas Bagi Ketahanan Pangan Nasional

 Sumbangan Unggas Bagi Ketahanan Pangan Nasional

Konsep swasembada pangan sangat berkaitan dengan kemandirian suatu negara dalam menyediakan pangan atau bahan pangan agar tidak bergantung kepada negara lain, terutama dikaitkan dengan kedaulatan pangan dan penghematan devisa negara. Indonesia telah mencanangkan swasembada dan swasembada berkelanjutan bagi lima komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula konsumsi, yang ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2014.

Pangan tetap dianggap sebagai suatu yang penting, sehingga dikembangkan berbagai konsep untuk memberikan perhatian serius kepada sektor ini, misalnya konsep ketahanan pangan (food security), kedaulatan pangan (food sovereignty), dan juga konsep swasembada pangan (food self-suficiency). Konsep ketahanan pangan, terutama dikaitkan dengan penghematan dan alokasi sumberdaya di berbagai sektor. Pasokan pangan dan bahan pangan yang dihasilkan atau diproduksi secara lebih efisien di suatu kawasan atau negara, dimungkinkan untuk diakses oleh kawasan atau negara lain.

Swasembada, diartikan sebagai suatu kondisi di mana suatu negara dapat menopang kebutuhannya sendiri tanpa bantuan negara lain. Namun definisi tersebut secara literal sangat sulit untuk dicapai, karena pada dasarnya tidak ada negara yang memiliki segala sumberdaya yang diperlukannya. Kesepakatan komunitas perdagangan internasional menyatakan bahwa yang dimaksud dengan status swasembada suatu negara adalah apabila kebutuhan konsumsinya minimal 90 persen dapat dipenuhi oleh produksi domestik.

Sebagai negara kepulauan dengan penduduk sebesar 240 juta jiwa dan memiliki keragaman budaya serta preferensi konsumsi yang berbeda, pencapaian swasembada sangat tergantung kepada cara mengukurnya. Bagi negara berkembang dan berpenduduk besar seperti Indonesia, konsep swasembada misalnya untuk daging sapi, yang menggunakan ukuran konsumsi per kapita, merupakan sebuah tantangan, karena unit satuan tersebut akan sangat menentukan kinerja pasokan daging sapi secara nasional.

Penggunaan ukuran konsumsi per kapita terhadap komoditas komposit, seperti daging yang terdiri dari berbagai jenis daging dan sumbernya, dorongan peningkatan konsumsi salah satu jenis akan mengurangi konsumsi jenis lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Tjeppy D. Soedjana, M.Sc dalam presentasinya pada pertemuan perunggasan membahas “Dilema Perunggasan Nasional” bersama pemerintah dan stakeholder perunggasan pada tanggal 13 Agustus 2013 di Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut pada pertemuan tersebut Tjeppy D. Soedjana mengungkapkan komposisi komoditas daging secara nasional kalau melihat dari data Statistik Peternakan 2011 terdiri dari daging unggas (63%), daging sapi/kerbau (18%), daging kambing/domba (9%), serta daging babi dan lain-lain (10%) harus dipertahankan agar tidak terjadi deindustrialisasi salah satu komoditas karena terjadi dorongan peningkatan konsumsi komoditas lain. Mendorong porsi daging sapi/kerbau di atas 18% akan menekan porsi komoditas lain, terutama daging unggas karena daging unggas berperan mensubstitusi daging sapi (positive cross price elasticity).

Kalau kita analogikan sama dengan program pemerintah zaman Orde Baru dulu, di mana penduduk Indonesia Bagian Timur diperkenalkan beras sebagai bahan makanan baru, padahal sebagian penduduk di sana sudah terbiasa dengan makanan pokok asli yaitu jagung dan sagu. Akhirnya terjadi peralihan makanan pokok dari jagung dan sagu ke beras, padahal di Indonesia Bagian Timur penanaman padi masih jarang, sedangkan sagu dan jagung masih berlimpah, akhirnya kebutuhan beras harus dimasukkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Berdasarkan data dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) didapatkan bahwa tidak seluruh penduduk Indonesia mengonsumsi daging sapi/kerbau karena alasan budaya dan preferensi (kesukaan), atau telah terjadinya diversifikasi konsumsi pangan daging secara alami. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas pangan yang bersifat high income elastic hanya menempati porsi tertentu dalam himpunan komoditas pangan, karena respon konsumsi didasarkan kepada tingkat pendapatan rumah tangga konsumen.

Secara alamiah konsumsi daging yang bersumber dari hewan/ ternak (dan ikan) sudah menunjukkan adanya diversifikasi pangan hewani yang dinyatakan oleh adanya besaran cross-price elasticity (elastisitas harga silang) yang bertanda positif (+) antara daging sapi dan daging kambing/domba, antara daging sapi dan daging unggas, serta antara daging unggas dan ikan. Elastisitas harga silang (+) menjelaskan bahwa apabila harga daging sapi naik, maka konsumsi daging ayam akan naik. Dengan demikian, peningkatan konsumsi daging sapi secara nasional (berbasis denominator total penduduk) akan mendorong penurunan konsumsi daging dari sumber lain (trade off).

Pangsa komoditas daging berdasarkan data Susenas 2008-2011 secara keseluruhan untuk konsumen daging sapi dan kerbau di wilayah perkotaan dan perdesaan hanya diwakili oleh 26,15% (2002), pada 2005 menurun menjadi 21,93%, tahun 2008 turun lagi menjadi 16,18% dan bahkan 2011 hanya diwakili oleh 16,16% dari penduduk Indonesia. Konsumen daging unggas total sebesar 65,46% (2002) turun menjadi 63,48% (2005), turun lagi 57,67% (2008) dan terakhir turun 56,98% (2011) dari penduduk Indonesia.

Produksi daging sapi dan kerbau tahun 2008 mencapai 431.543 ton dengan penduduk sebesar 228.523.300 jiwa dan partisipasi konsumsi sebesar 16,18% (36.975.069 jiwa), maka konsumsi daging sapi/kerbau telah mencapai 11,67 kg/kapita/tahun. Produksi daging ayam (2008) mencapai 918.500 ton (ras) dan 349.000 ton (buras) atau total sebesar 1.267.500 ton, dengan partisipasi konsumsi sebesar 57,67% (131.857.944 jiwa), maka konsumsi daging ayam pada tahun 2008 telah mencapai 9,62 kg/kapita.

Konsep tingkat konsumsi yang menggunakan denominator total penduduk dapat diberlakukan pada sebuah negara kecil, atau di negara besar yang termasuk negara maju, di mana diversifikasi pangan terutama sumber pangan hewani tidak terlalu bervariasi. Sebaliknya, bila digunakan di negara besar tetapi masih termasuk negara berkembang, apalagi negara kepulauan dengan berbagai ragam budaya seperti Indonesia, maka upaya swasembada daging sapi/kerbau akan dimaknai sebagai upaya menggeser angka konsumsi komoditas sumber protein hewani lainnya (daging unggas, kambing dan domba, dan sebagainya).

Komoditas daging unggas telah mampu membangun kondisi dan kapasitas produksi untuk mencukupi kebutuhan konsumsi protein hewani yang terjangkau secara nasional, ditunjukkan oleh angka partisipasi konsumsi sekitar 60% (Susenas 2002-2011). Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan masih tingginya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah, perluasan partisipasi konsumsi daging unggas dapat membantu peningkatan konsumsi gizi masyarakat. Perluasan partisipasi konsumsi dapat dilakukan melalui diferensiasi harga untuk perkotaan dan perdesaan yang memiliki elastisitas permintaan yang berbeda, bukan membidik pasar yang sama.

Keseimbangan pangsa komoditas daging perlu dijaga untuk mempertahankan eksistensi masing-masing sumber daging karena kondisi yang seimbang dapat dimaknai sebagai mempertahankan diversifikasi pangan asal ternak. Pangsa komoditas pangan daging yang bersifat high income elastic tidak perlu didorong peningkatan konsumsinya, sedangkan yang bersifat income in-elastic seperti daging unggas perlu didorong perluasan partisipasi konsumsinya sejalan dengan pertambahan penduduk dan masih tingginya rumah tangga berpendapatan rendah. Atas dasar konsep di atas, tidak mustahil kalau pemerintah mentargetkan konsumsi daging unggas pada tahun 2017 mencapai 15 kg/kapita/tahun, dibandingkan konsumsi tahun 2012 (7 kg/kapita/tahun) dapat terpenuhi apabila pemerintah mengacu pada konsep partisipasi konsumsi bukan berdasarkan konsep tingkat konsumsi yang menggunakan denominator total penduduk (dibagi rata total penduduk Indonesia). Semua ini dapat diwujudkan dengan melibatkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai pasar utama dari produk unggas dengan menerapkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas di Propinsi DKI Jakarta dan Penataan Pasar Unggas Hidup; serta tidak perlu didorong peningkatan konsumsi yang bersifat high income elastic.

WA. 085343217300
Web. www.dokterternak.co.id

 

Subscribe to receive free email updates: